uu no 17 tahun 2006. 12 Tahun 2008 (PEMDA) UU No. uu no 17 tahun 2006

Undang-undang (UU) NO. UU No. berita. UU No. Tetapi di Indonesia, berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2003, ditegaskan APBN memiliki fungsi sebagai berikut: Baca juga: Fakta APBN 2019: Penerimaan Loyo dan Utang. 3Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) MATERI POKOK. UNDANG. UU No. ABSTRAK:NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) I. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki Berdasarkan Undang-Undang No. bab ii : dasar pertimbangan perubahan uu no. 17, LN. 01/ jo PMK Nomor 17/PMK. 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan DETAIL PERATURAN Abstrak. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10. Undang-undang (UU) NO. 10, LN. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tipe Dokumen. : 1. Tahun. 5946, LL SETNEG : 4 HLM. uu 17-2006. 2006/NO. Forgot password. Bea dan Cukai adalah suatu lembaga pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengurusi pungutan Bea dan Cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang keluar ataupun masuk daerah. Tipe Dokumen. Login; Register; Peraturan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. Undang-undang (UU) No. Mengingat: 1. nomor 17 tahun 2006 . 17 Tahun 2006. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan. Tipe Dokumen. 33, TLN NO. 105, TLN NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf, c, huruf d, dan huruf e perlu dibentukUndang-undang (UU) No. Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. 17 Tahun 2006. produk undang-undang yang di buat atas. suryaden Sel, 07/26/2022 - 12:31. Belum Tersedia. Undang-Undang ini mengalami perubahan pertama, yaitu melalui UU No. NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. 15 November 2006. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam. Request a review. Berlangganan Pro. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 10 Tahun 1995. 2019/NO. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 75, TLN NO. Perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan Issuing Body: The President of the Republic of Indonesia. Download : UU-No. 10. Download : Perpang No. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; b. Ketentuan mengenai penatausahaan rekening dalam. Pengunjung Sebulan Terakhir. 2006. 93, TLN NO. 01/2017 jo PMK Nomor 213 /PMK. marketing@pajakku. Dalam UU ini diatur mengenai penetapan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang dikenai cukai. Tahun. 4612, LL SETNEG : 4 HLM. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan UU No. UU No. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. UU No. METADATA PERATURAN. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. NOMOR 19 TAHUN 2011 . Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undanganUndang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) NO. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 4630,. Pol. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaanUU 36 TAHUN 2008: Judul: Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 17, LN. KMA No. METADATA PERATURAN. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DaerahPenghasilan Kena Pajak. Berdasarkan undang-undang yang mengatur kewarganegaraan atau UU Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9, berikut syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan: 1. 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6) ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614). TENTANG. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang No. Pemrakarsa. KMA No. Peraturan Perundang-undangan. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara. 17. Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/1. -. 63, TLN NO. 17 tahun 2006 merupakan bentuk revisi dari undang-undang kepabeanan yang lama, yaitu UU No. Undang-Undang. Peraturan. 1995/ No. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 17: Tahun: 2006: Tajuk Entri Utama:. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2016. LINGKUP RESI GUDANG 3. Penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ID : 50 HLM. UMUM Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, sepanjang garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua. 32 halaman. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mencabut : UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006. Sedangkan jaminan di pengadilan adalah terkait dengan nilai dari barang yang. Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa standar pemeriksaan keuangan negara disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan;. 10 tahun 1995 menjadi undang. 84, TLN NO. Nomor. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. 33 Tahun 2004; UU No. Judul. Tahun. Kompilasi UU 10 1995 dan UU 17 2006 dalam satu naskah republik indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. (2) Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: a. Undang-undang No. Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Ker. Bentuk. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU No. Status Peraturan. Akan tetapi, UU No 17 tahun 2006 yang merupakan undang-undang kepabeanan yang baru harus direvisi kembali karena masih banyak aturan- aturan didalam pasalnya yang perlu diubah kembali. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 (UU/2006/23) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Diharapkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Judul. Lex Crimen Vol. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan DETAIL PERATURAN Abstrak. 2004. Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peruandang-undangan. 69, TLN NO. 17 Tahun 2003; UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat. uu no. Dalam UU ini diatur mengenai pembentukna, kedudukan, tugas, fungsi, susunan dan keanggotaan, mekanisme kerja, dan pembiayaan dan hak keuanggan Dewan Pertimbangan Presiden. NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. 46 tahun 2015 tentang DPPDM. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 . Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (pka K/l) PP No. SUBJEK PILIHAN. 17, LN. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, pimpinan MPR yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugasnya. bab ii : dasar pertimbangan perubahan uu no. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) NO. UU No. Tipe Dokumen. TENTANG. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan; f. UU Kepabenan yang baru. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Diubah dengan : UU No. ID : 50 HLM. 13, LN. perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan rahmat tuhan yang maha esa NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang (UU) NO. 4661, LL SETNEG : 60 HLM. frasa ”Republik Indonesia”; c. NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Sebagaimana diketahui, pemerintah menerbitkan Peraturan. 7/1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dlm UU No. 17, LN. 1. uu no 10 tahun 1995. Undang-Undang No. 62, LL SETNEG : 20 HLM. Undang-undang (UU) tentang Bantuan Timbal Balik. 93, TLN No. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);. 15 Tahun 2006 tentang BPK serta dengan di dukung oleh Undang-Undang No. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. Download : UU-No. Login Undang-undang (UU) No. 15. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 4755, LL SETNEG : 29 HLM. g.